CCTV
Layanan Hukum

Pedoman Pengelolaan Kepaniteraan

Pedoman Pengelolaan Kepaniteraan

Kumpulan peraturan dan pedoman yang menjadi acuan dalam pengelolaan administrasi dan layanan di lingkungan Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang.

πŸ“– Pedoman Pengelolaan Administrasi

Dokumen-dokumen ini mengatur standar pelayanan, reformasi birokrasi, dan keterbukaan informasi publik.

No Peraturan Link Dokumen
1 Keputusan Ketua MA No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. Dokumen
2 Permenpan RB No. 20 Th. 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014. Dokumen
3 Keputusan Ketua MA No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Dokumen
4 UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dokumen
5 PP RI No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik. Dokumen
6 Penjelasan PP RI No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik. Dokumen
7 SK Dirjen Badilag No. 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Dokumen

πŸ“š Pedoman Lainnya

Peraturan perundang-undangan terkait struktur kelembagaan, hukum perkawinan, dan kewenangan peradilan.

No Peraturan Link Dokumen
1 Perpres RI No. 13 Th. 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung. Dokumen
2 Perpres RI No. 14 Th. 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung. Dokumen
3 UU RI No. 1 Th. 1974 tentang Perkawinan. Dokumen
4 UU RI No. 3 Th. 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 Th. 1985 tentang Mahkamah Agung. Dokumen
5 UU RI No. 48 Th. 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dokumen
6 UU RI No. 50 Th. 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Th. 1989 tentang Peradilan Agama. Dokumen
7 SK Ketua MA No. 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Di Pengadilan. Dokumen
8 UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dokumen

adm.yusuf_

Back to top button
Survey