CCTV
Pedoman Pengelolaan Kepaniteraan - Pengadilan Agama Batang
Layanan Hukum

Pedoman Pengelolaan Kepaniteraan

PEDOMAN PENGELOLAAN
KEPANITERAAN

PEDOMAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI

No

Peraturan

Link Dokumen

1

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

        Dokumen

2

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.20 Th.2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014.

        Dokumen

3

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan (beserta Lampiran).

        Dokumen

4

Undang-Undang RI No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

        Dokumen

5

Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

        Dokumen

6

Penjelasan Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

        Dokumen

7

SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Republik Indonesia Nomor : 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 Tentang  Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Lingkungan Peradilan Agama

        Dokumen

PEDOMAN LAINNYA

No

Peraturan

Link Dokumen

1

Peraturan Presiden RI No.13 Th.2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.

      Dokumen

2

Peraturan Presiden RI No.14 Th.2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.

      Dokumen

3

Undang-Undang RI No.1 Th.1974 tentang Perkawinan.

      Dokumen

4

Undang-Undang RI No.3 Th.2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.14 Th.1985 tentang Mahkamah Agung.

      Dokumen

5

Undang-Undang RI No.48 Th.2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

      Dokumen

6

Undang-Undang RI No.50 Th.2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.7 Th.1989 tentang Peradilan Agama.

      Dokumen

7

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Di Pengadilan.

      Dokumen

8

Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

      Dokumen

Check Also
Close
Back to top button
Survey